Kawal Pendidikan

Information

This article was written on 09 May 2016, and is filled under Opini Pendidikan.

Perjuangan Wajar 12 Tahun

Keputusan Mahkamah Konsitusi yang menyatakan bahwa kebijakan wajib belajar 12 tahun (usia 7-18 tahun) merupakan kebijakan terbuka pembentuk undang-undang (open legal policy) telah memupus gerakan warga negara dalam memastikan jaminan konstitusional pendidikan bermutu sampai 12 tahun.

Strategi perjuangan apa yang masih tersisa? Satu-satunya yang tersisa adalah dengan mengandalkan inisiatif dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, yang bekerjasama dengan dewan perwakilan rakyat pusat dan daerah untuk memastikan kebijakan pendidikan dan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Memilih calon kepala daerah yang memiliki visi pendidikan jauh ke depan menjadi sebuah keharusan.

Pemerintah Pusat sudah mulai rintisan wajardikdas 12 dengan kebijakan Pendidikan Menengah Universal. Pengembangan Wajib Belajar 12 tahun yang membebaskan biaya pendidikan dan segala pungutan merupakan janji kampanye Jokowi-Jusuf Kalla. Selain itu, secara legal, wajardikdas 12 tahun telah dilindungi dengan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Kepala daerah bisa menjadi pelopor gerakan wajib belajar 12 karena pasal 7 ayat (4) PP no 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar menyebutkan pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan peningkatan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah. Beberapa Pemda sudah secara aktif menanggapi amanat ini.

Pemda Sumatera Selatan, misalnya, telah memulai dengan Perda No. 4 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan berisi ketentuan tentang jaminan tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi masyarakat yang berusia 7 sampai 18 tahun. Perda ini didukung kemudian dengan Perda No. 17 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sekolah Gratis.

Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali, misalnya, bahkan sudah sejak 2002 meluncurkan kebijakan Program Bebas SPP (biaya pendidikan), terhadap murid SD sampai SMA. Kebijakan ini diteruskan sampai sekarang dengan dampak yang baik, di mana akses pendidikan warga Jembrana semakin meningkat.

Pemerintah dan Parlemen memang menjadi pelaku kunci keberhasilan pendidikan dasar 12 tahun. Namun, agar Kepala Daerah dan Parlemen mampu mengeksekusi kebijakan pendidikan 12 tahun ini, perlulah kontrol publik dan partisipasi masyarakat untuk mengawal agar kebijakan ini terealisasi.

Momen pemilihan kepala daerah bisa menjadi momentum tepat untuk memilih calon kepala daerah yang sungguh memiliki komitmen pada peningkatan kualitas pendidikan di daerahnya. Masyarakat perlu memahami janji kampanye para calon kepala daerah di daerahnya, menyampaikan aspirasi dan harapannya tentang peningkatan kualitas pendidikan di daerahnya, terutama kebijakan pendidikan wajardikdas 12 tahun dan mengawal agar kebijakan ini terwujud kelak saat mereka memperoleh kepercayaan dari rakyat.

Doni Koesoem A. Pemerhati Pendidikan