Kawal Pendidikan

Information

This article was written on 09 May 2016, and is filled under Opini Pendidikan.

Pendidikan sebagai Janji Kampanye

janji-pendidikan-700x393

Bulan depan akan diadakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 290-an kabupaten/kota. Ada calon-calon bupati, walikota, wakil bupati, dan wakil walikota yang kita kenal baik riwayat pribadinya, namun lebih banyak di antaranya yang tidak kita ketahui latar belakang pribadinya. Bagaimana kita menentukan pilihan? Apakah karena sering melihat di media massa, apakah karena kegagahan atau kecantikannya, apakah ia kenalannya kenalan kita?

Para calon tersebut akan segera berkampanye. mereka akan mengampanyekan program yang dijanjikan akan dilaksanakannya. Semua pasti berkampanye bahwa programnya adalah yang paling unggul, paling hebat, seperti kecap yang selalu diiklankan nomor satu.

Setelah calon terpilih, kita yang memilihnya berharap mereka akan melaksanakan program yang dijanjikan. Namun ternyata banyak janji kampanye yang tidak dilaksanakan ketika yang bersangkutan sudah menjadi pimpinan daerah. Mereka biasanya berjanji apa yang kira-kira disenangi rakyat, bukan apa yang dapat mereka lakukan ketika menjadi kepala daerah nanti.

Ada dua contoh janji kampanye tentang pendidikan yang setelah calon menjadi kepala daerah, justru kualitas pendidikannya merosot. Janji pertama dilakukan oleh calon di salah satu kabupaten. Ia menjanjikan pendidikan dan kesehatan gratis. Setelah terpilih, pendidikan memang gratis dan sekolah tidak boleh memungut biaya dari orang tua. Tetapi karena Pemda Kabupaten memang tidak bisa menyediakan dana menggantikan iuran dari orang tua, sekolah menjadi kekurangan biaya, mutu pendidikan merosot. Janji yang lain diucapkan oleh seorang calon gubernur. Ia menjanjikan pendidikan menengah gratis. Setelah terpilih, pendidikan menengah di provinsi itu memang gratis. Tetapi Pemda Provinsi ternyata juga tidak mempunyai cukup dana untuk mengganti iuran orang tua. Akibatnya, sekolah kekurangan biaya, bahkan ada sekolah menengah negeri yang memotong rumput dan ilalang di halaman sekolah pun tidak mampu, apalagi membiayai pengeluaran sehari-hari untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar dengan memadai. Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendidikan menengah mengandalkan dana BOS dari Kemdikbud dan iuran orang tua, sementara itu kontribusi biaya dari pemda provinsi dan kabupaten/kota sangat kecil.

Kita perlu mencermati janji kampanye bulan depan, terutama janji kampanye terkait isu pendidikan. Apakah janji tersebut masuk akal atau tidak? Apakah janji pendidikan itu dijelaskan secara garis besar apa terinci? Kalau ternyata hanya garis besar saja, masyarakat sipil berhak meminta rinciannya! Tanyakan juga bagaimana calon Kepala Daerah tersebut akan melaksanakannya. Tanyakan pula dari mana sumber dananya.

Kita perlu waspada dan tidak tertipu. Pendidikan sering dijadikan komoditas untuk mempopulerkan diri, namun bukan sesuatu yang sesungguhnya akan dilaksanakan dan dipenuhi. Pembangunan sekolah baru, ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas rusak berat, pengadaan laboratorium, pengadaan perpustakaan adalah bidang-bidang yang selama ini dibiayai Pemerintah pusat. Tema ini akan mudah dimanipulasi sebagai janji kampanye, di mana Pemerintah Daerah sesungguhnya tidak mengeluarkan biaya apapun, karena sudah dibiayai oleh Pemerintah Pusat.

Janji kampanye harus jelas dan terinci. Mari kita kawal janji-janji para calon pemimpin daerah tersebut.

Agung Purwadi