Kawal Pendidikan

Information

This article was written on 09 May 2016, and is filled under Opini Pendidikan.

E-Learning Solusi Keterbatasan Sistem

Bila kita mendengar kata pendidikan, yang terbayang dalam diri kita adalah masalah kualitas dan cerahnya hari depan bagi mereka yang berhasil menjadi yang terbaik dalam proses pendidikan tersebut. Namun, tidak banyak dari kita yang memikirkan nasib mereka yang ‘terbuang’ karena keterbatasan sistem pendidikan yang dibangun di Indonesia. Tulisan ini akan mencoba membahas statistik pendidikan Republik Indonesia, terutama terkait dengan hasil akhir pendidikan, dan memberikan alternatif solusi untuk mengatasi persoalan yang ada.

Mari kita melihat statistik yang ada. Dari tabel “Persentase Penduduk Usia 7­-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah 1, 2002-­2014” http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1533 terlihat di tahun 2014:

Usia 7­-12 tahun 98,92% sekolah 0,21 tidak sekolah

Usia 13-­15 tahun 94,44% sekolah 4,89% tidak sekolah

Usia 16­-18 tahun 70,31% sekolah 28,93% tidak sekolah

Usia 19­-24 tahun 22,82% sekolah 76,24% tidak sekolah

Data-data ini sebenarnya tidak mengherankan. Jika kita melihat statistik “Jumlah Desa yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2003­-2014” http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/905 di tahun 2014, kita akan menemukan kenyataan ini:

Sekolah pada jenjang SD ada di 71.205 desa

Sekolah pada jenjang SMP ada di 34.965 desa

Sekolah pada jenjang SMU ada di 14.824 desa

Sekolah pada jenjang SMK ada di 8.512 desa

Pendidikan Tinggi dan Universitas ada di 2.901 desa

Keterbatasn akses ini berakibat fatal, karena gambaran throughput sistem pendidikan Indonesia tidak berbeda jauh dengan throughput yang berhasil penulis kumpulkan dari statistik yang ada di tahun 2005 lalu.

Solusi Alternatif

Tentunya kita perlu mencarikan solusi agar Hak Asasi Anak Indonesia tetap terpenuhi dengan keterbatasan anggaran, SDM, industri, sarana maupun pra­sarana yang ada.

Secara umum, kita perlu memikirkan solusi yang tidak mengikat terhadap dimensi ruang dan waktu dalam proses pendidikan anak muda Indonesia. Mungkinkah kita melakukan pendidikan tidak melalui kelas? Ruang? Tidak dibatasi waktu? Kertas? Ujian?

Sebetulnya sangat mungkin. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan e­-learning seperti di http://cyberlearning.web.id/moodle yang sudah beroperasi lebih dari satu tahun dengan jumlah siswa/mahasiswa lebih dari 11.000 orang! Dengan SPP gratis.

Tantangannya tentu dari sisi regulasi. Dari sisi regulasi, operasi pendidikan seperti ini akan menjadi polemik yang besar, karena aturan yang ada mengharuskan adanya mekanisme auditing yang ketat, terutama dari Badan Akreditasi, seperti absensi, soal ujian yang dicetak, sekolah yang harus ada ruang kelas, perpustakaan, dll. Padahal, ujian tertulis dan cetak sangat mengkonsumsi biaya, bisa mencapai Rp. 5 juta / ujian / sekolah hanya untuk fotocopi soal saja.

Pertanyaan penting bagi kita: Maukah kita berubah? Maukah kita memudahkan anak muda Indonesia dalam meraih ilmu?

Tentu, ini merupakan tantangan, baik bagi Kementerian maupun para pimpinan daerah yang ingin memajukan wilayahnya masing­-masing, terutama di bidang pendidikan untuk memenuhi hak asasi pendidikan mereka yang tak mampu tertampung dalam sistem pendidikan kita.

Onno W. Purbo. Penulis adalah Praktisi dan Akademisi IT