Kawal Pendidikan

Information

This article was written on 09 May 2016, and is filled under Opini Pendidikan.

Anggaran Besar Kualitas Kecil

anggaran-besar-700x393

Rakyat melalui Pemerintah memiliki harapan sekaligus kepercayaan bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mewujudkan tujuan pembentukan NKRI. Kepercayaan itu antara lain diwujudkan dalam pengalokasian anggaran yang besar untuk pendidikan serta kewenangan yang sangat besar untuk melaksanakan pendidikan di tingkat kabupaten/kota.

Dari sisi anggaran, untuk pendidikan disediakan masing-masing 20 persen dari anggaran Pemerintah pusat (APBN), anggaran pemerintah dan anggaran pemerintah kabupaten/kota. Sebagian dari APBN untuk pendidikan dikirim ke provinsi dan kabupaten/kota dalam bentuk dana alokasi umum yang peruntukannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebutuhan-nya di bidang pendidikan dan dana alokasi khusus yang peruntukannya sudah ditetapkan oleh Pemerintah pusat. Selain itu APBN juga menyisihkan dana untuk tunjangan profesi guru dan berbagai bantuan khusus pendidikan seperti berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan untuk siswa miskin agar mereka juga bisa menjadi pintar, dan tambahan tunjangan guru sebesar gaji. Untuk tahun 2016 anggaran pendidikan Indonesia sekitar Rp 400 triliun, di mana sekitar Rp 300 triliun di antaranya dikelola oleh kabupaten/kota, sedangkan Kemdikbud hanya sekitar Rp 50 triliun, sisanya Kemenag dan kementerian lainnya.

Dari sisi kewenangan, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan sangat besar dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Bagian sangat kecil merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Sementara itu, pemerintah pusat hanya mengatur standar dan normanya saja. Dengan demikian, dana pendidikan dari pemerintah yang beredar di kabupaten/kota ternyata sangat besar dan demikian juga dalam hal kewenangan.

Kewenangan dan anggaran yang besar mestinya disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan. Namun apa daya harapan dan kepercayaan tersebut baru terwujud dalam perluasan kesempatan memperoleh pendidikan tetapi belum terwujud pada prestasi siswa kita. Hasil-hasil peneliti-an internasional menunjukkan bahwa kemampuan berpikir logis siswa kita sangat rendah. Kemampuan berpikir diurutkan dari yang terendah ke tertinggi adalah menghafal, memahami, menerapkan, menganalis, sintesis, dan evaluasi. Kurang lebih ada 67 persen siswa kita hanya menguasai kemampuan kognitif terendah yaitu menghafal, dan hanya 0,7 persen yang mencapai kemampuan berpikir tingkat tertinggi. Ahli pendidikan memperkirakan untuk mencapai rata-rata kemampuan berpikir anak-anak di negara maju saat ini Indonesia memerlukan waktu 300 tahun lagi. Sejauh itu ketertinggalan akibat pendidikan kita saat ini. Rendahnya capaian siswa dalam kemampuan kognitif ini diperburuk dengan kekerasan antarsiswa, dari bullying sampai pembunuhan, walau Pemerintah pusat sudah menggalakkan pendidikan budi pekerti.

Mengapa sebagian besar anak-anak kita terdidik untuk hanya menjadi tukang penghafal, bukan pemikir? Mengapa perkembangan kemajuan pendidikan begitu lamban? Akankah di masa depan kita akan dijajah asing karena kekurangmampuan generasi masa depan kita dalam berpikir? Mengapa anak-anak berprilaku seperti itu? Apa yang salah dengan pelaksanaan pendidikan? Mengingat sebagian besar pelaksanaan pendidikan menjadi kewenangan kabupaten/ kota, apa yang salah dengan pelaksanaan pendidikan di kabupaten/kota kita ?

Agung Purwadi